Struktur Organisasi

Secara organisasi Bagian Hukum dan Organisasi berada di bawah Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari:

  • Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum;
  • Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum; dan
  • Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pertimbangan dan dokumentasi hukum, bantuan dan penyuluhan hukum, serta organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penyiapan perangkat hukum kegiatan statistik, penyusunan perjanjian kerja sama dengan instansi lain, serta pendokumentasian peraturan perundangan;
  • pelaksanaan pemberian bantuan konsultasi hukum, mewakili BPS dalam perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memberikan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS di Pusat dan Daerah; dan
  • pelaksanaan penyiapan dan penyusunan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, pemerkayaan dan perluasan kerja, dan evaluasi organisasi.