Dokumen Hukum
- Beranda
- Dokumen Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2012
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PERATURAN PEMERINTAH INI DISUSUN UNTUK MEMBERIKAN PENEGASAN DANPENJELASAN LEBIH LANJUT SERTA UNTUK MENGATUR HAL-HAL YANG BELUM CUKUP DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ANTARA LAIN MENGENAI TANGGUNG JAWAB RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PEMAKAIAN SENDIRI, SAAT PENERBITAN FAKTUR PAJAK, RINCIAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PENGERTIAN BARANG MODAL YANGTERKAIT DENGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BELUM BERPRODUKSI, DAN PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN.
Metadata Peraturan
| Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH |
| Tipe Dokumen | Peraturan |
| Jenis Dokumen Hukum | Peraturan Pemerintah |
| Singkatan Jenis | PP |
| T.E.U | Data tidak tersedia |
| Nomor Peraturan | 1 |
| Subjek | Data tidak tersedia |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tempat Penetapan | Data tidak tersedia |
| Tanggal Penetapan | 3 Januari 2012 |
| Tanggal Pengundangan | Data tidak tersedia |
| Sumber | Data tidak tersedia |
| Status Peraturan | Data tidak tersedia |
| Keterangan Status | Data tidak tersedia |
| Bahasa | Data tidak tersedia |
| Lokasi | Data tidak tersedia |
| Bidang Hukum | Data tidak tersedia |
| Penandatangan | Data tidak tersedia |
| Urusan Pemerintahan | Data tidak tersedia |
Dokumen ini telah diakses 76 kali